Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan foto : Dok/mr

Pembangunan infrastruktur yang ambisius dilakukan pemerintah ternyata hanya berdampak pada 5 persen pertumbuhan ekonomi. Klaim pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi semakin baik akibat pembangunan infrastruktur perlu dicek ulang. Dampak infrastruktur itu baru terlihat pada jangka panjang, bisa di atas tiga tahun.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat diwawancara Parlementaria lewat sambungan telepon mengatakan, di era sebelum Presiden Jokowi, saat pembangunan infrastruktur tidak seambisius sekarang, pertumbuhan ekonominya bisa menyentuh angka 6 persen. “Di era Jokowi, pertumbuhan ekonomi hanya sampai 5 persen,” katanya, Rabu (29/8/2018).

Dahulu, tambahnya, lewat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), masyarakat bisa mengakses dokumen perencanaannya, sehingga bisa ikut terlibat dan mengawasi arah dan dampaknya. Sementara di era Jokowi, selain dokumennya sulit diakses, pembangunannya juga terkesan instan, sehingga arahnya tak bisa diukur. Dengan begitu, dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan investasi sulit diukur pula. 

“Faktor pertumbuhan ekonomi tidak tunggal. Untuk mencapai pertumbuhan 7 persen diperlukan dana minimal Rp5.000 triliun. Kita tahu, sumber penerimaan APBN 80 persen berasal dari pajak. Sementara tax ratio masih di bawah 10 persen. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi itu dimotori oleh daya beli masyarakat yang baik dan industri berjalan bagus. Selanjutnya, sektor keuangan yang disebut-sebut sebagai tulang punggung pembangunan juga harus tetap diperhatikan,” jelas Heri.

Politisi Partai Gerindra ini berharap, pembangunan infrastruktur tidak harus membebani APBN. Untuk itu, ke depan harus ada keterlibatan pihak swasta lewat public-private-partnership yang jelas dan diarahkan ke sektor-sektor produktif. “Infrastruktur itu penting, tapi jauh lebih penting lagi adalah sasaran dan dampaknya secara tepat dan produktif. Sebab, mayoritas pendanaan infrastruktur itu bersumber dari utang,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sambung mantan Wakil Ketua Komisi VI ini, per Juli 2018 posisi utang Indonesia sudah mencapai Rp4.253 triliun atau 29,74 persen dari PDB. Utang yang tidak terkontrol akan terus menjadi beban APBN karena harus membayar cicilan pokok utang yang pada 2018 mencapai Rp396 triliun. Ini tentu akan sangat membebani APBN jika tidak terkelola dengan baik.

Selain membebani pembiayaan, proyek infrastruktur Jokowi, nilai Heri, tak berjalan mulus. Masalah lahan masih menjadi problem akut. Proyek tol trans Sumatera, misalnya, masih terkendala pembebasan lahan. Belum lagi proyek PLTU kapasitas 2x1000 MW di Batang, Jawa Tengah, juga terkendala 19 ha lahan yang tidak bisa dibebaskan. “Ini terlihat jelas kurangnya koordinasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga dalam sebuah pemerintahan yang terkesan berjalan sendiri,” kilah politisi muda dari dapil Jabar IV itu. (mh/sf)